Ahok Pimpin Jakarta, Ketua REI Harapkan Peraturan yang Tidak Beratkan Pengembang Rusun



Ketentuan yang memberatkan para pengembang dan konsumen yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan protes dari Ketua DPD Actual Estat Indonesia (REI) DKI Jakarta, Rudy Margono. Ketentuan yang dimaksud adalah menyangkut tentang diwajibkannya pengembang untuk menyediakan rumah susun umum sebesar 20 persen dari overall luas lantai proyek komersial yang telah dibangun. Peraturan tersebut tertuang dalam UU No.20 Tahun 2011.


Selain itu, SK Gubernur DKI Jakarta No.540 tahun 1990 dan SK Gubernur DKI Jakarta No. 1934 Tahun 2002 juga mengeluarkan peraturan yang hampir tumpang tindih yang dianggap memberatkan para pengembang. SK di atas memungkinkan bagi pengembang yang sudah memegang Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) mengonversikan kewajibannya untuk membangun rumah susun murah dengan dana sebesar 20 persen.


“REI DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan peninjauan terhadap peraturan-peraturan daerah yang sesungguhnya sudah turut diatur dalam peraturan-peraturan di atasnya. Sehingga ada kepastian hukum bagi pengembang rusun. Kami berharap, di technology Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, persoalan ini bisa menjadi jelas dalam kurun waktu dekat,” ungkap Rudy dalam pembukaan Musyawarah Daerah DPD REI DKI Jakarta, seperti dilansir dari laman Kompas, Kamis (28/8).


Masalah selanjutnya yang dibahas adalah mengenai tingginya harga tanah dan harga bahan bangunan yang tidak diimbangi dengan harga yang dipatok untuk penjualan rusun tersebut kepada pembeli karena terkendala akan peraturan pembangunan rusunami dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) terbatas.


Dua persoalan lainnya yang disorot adalah mengenai perpajakan. Pengembang harus menghadapi kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Meski menyadari langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun Rudy meminta pengkajian ulang untuk hal tersebut. 

Persoalan terakhir lainnya adalah mengenai denda SP3L (Surat Persetujuan Penunjukan Penggunaan Lokasi/Lahan) untuk dihapuskan. Namun hal ini sendiri sudah dijawab oleh Pemprov DKI bahwa SP3L tidak akan dihapuskan.


 


 


 


Rumahku adalah media properti on-line yang memberikan informasi tentang jual beli dan sewa properti seperti rumah dijualsewa apartemen atau sewa rumah dan tanah dijual. Cari dan pasang iklan rumah Anda sekarang juga,GRATIS di Rumahku.com!





Source link

Join The Discussion

Compare listings

Compare